Pernyataan ini menarik, mengingat pada 13 Februari 2025 lalu, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Bogor, justru menghasilkan empat keputusan penting. Salah satunya, memberikan mandat kepada Prabowo untuk maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Keputusan KLB yang terkesan mendadak—mengubah agenda Rapimnas menjadi KLB—itu diambil ketika pemerintahan Prabowo baru berjalan sekitar 100 hari.
Wartapilihan.com, Jakarta– Langkah cepat pun diambil. Keesokan harinya, 14 Februari 2025, Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) di Hambalang, menyampaikan mandat tersebut dan berharap koalisi tetap utuh mendukungnya. Ahmad Heryawan, Pelaksana Harian Presiden PKS, yang hadir saat itu, membenarkan permintaan dukungan tersebut, meski PKS menyatakan akan menentukan sikap pada waktunya.
Suasana politik awal pekan kembali dihangatkan oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kongres Keempat Tunas Indonesia Raya (Tidar), sayap pemuda Partai Gerindra, di Jakarta, Sabtu (17/5/2025), Prabowo secara mengejutkan melarang kadernya untuk gembar-gembor soal wacana “Prabowo dua periode”. Sebuah permintaan yang sontak memantik tanda tanya, mengingat belum lama partainya sendiri memberikan mandat untuk kembali berlaga di 2029.
Wartapilihan.com, Jakarta – “Tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya mau koreksi kader-kader muda. Tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum satu tahun menjalankan amanah,” ujar Prabowo. Ia menegaskan, niat boleh disimpan dalam hati, namun keputusan maju atau tidak akan bergantung pada penilaian pribadinya atas kinerjanya sendiri dan kehendak Yang Maha Kuasa. “Kalau saya menilai diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai presiden,” tegasnya.
Larangan Prabowo untuk menyuarakan “dua periode” ini bukan yang pertama kali diiringi syarat. Saat HUT ke-17 Gerindra (15 Februari 2025) dan pembukaan Kongres Partai Demokrat (26 Februari 2025), ia juga menyentil kadernya yang ia sebut “nakal-nakal” karena sudah mencalonkannya lagi padahal baru 100 hari bekerja, seraya menekankan ia tak akan maju jika gagal.
Pecah Kongsi dengan Jokowi dan Manuver Gibran?
Keputusan Gerindra memandatkan Prabowo untuk 2029 sejatinya sudah mengisyaratkan potensi pecah kongsi dengan mentor politiknya, Joko Widodo. Target politik keduanya tampak berbeda: Prabowo dengan mandat partai untuk periode kedua, sementara Jokowi, seperti banyak dianalisis, berambisi mengorbitkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden di 2029, atau bahkan lebih cepat.
Spekulasi pun merebak bahwa KLB Gerindra yang terburu-buru itu adalah upaya Prabowo menutup manuver Jokowi dan Gibran. Gibran, sang Wakil Presiden, memang terlihat aktif berkampanye dan melakukan konsolidasi, seolah fokus menjadi calon presiden ketimbang membantu tugas kepresidenan Prabowo. Aktivitasnya yang menggunakan fasilitas negara dan mengabaikan tugas utama sebagai Wapres menuai sorotan tajam.
Teranyar, kunjungan kerja Gibran ke Sumatera Utara dan pertemuannya dengan Gubernur Bobby Nasution, yang notabene adik iparnya, dicibir sebagai “reuni keluarga” berbiaya negara. Ini memperkuat dugaan bahwa Gibran terus memoles citra untuk kontestasi mendatang.
Dukungan Bersyarat dan Goyahnya Loyalitas
Di tengah dinamika ini, dukungan dari mitra koalisi mulai bermunculan dengan catatan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, pada acara halal bihalal PAN 20 April 2025, menyatakan siap mendukung Prabowo maju kembali, namun dengan catatan. “Kalau soal Cawapres, kita bicara,” ujar Zulhas. Ini sinyal kuat PAN, yang pada Pilpres 2024 mengusung Erick Thohir, tak ingin lagi didikte dalam penentuan calon wakil presiden, terutama jika Gibran kembali disodorkan.
Pernyataan Zulhas ini juga menarik jika ditarik ke belakang. Pada 9 April 2025, Zulhas termasuk rombongan menteri Prabowo yang “sowan” Lebaran ke Jokowi di Solo. Fenomena “matahari kembar” yang pernah disinggung Susilo Bambang Yudhoyono seolah menemukan pembenarannya. Beberapa menteri, seperti Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, bahkan secara eksplisit masih menyebut Jokowi sebagai “bos” mereka. Loyalitas ganda ini jelas menjadi batu sandungan bagi Prabowo untuk mengkonsolidasikan pemerintahannya.
Syarat Berat dan Operasi Intersep Purnawirawan
Syarat “berhasil” yang dipatok Prabowo untuk maju lagi terbilang sangat berat. Selain konsolidasi kabinet yang solid—yang mungkin membutuhkan reshuffle besar-besaran—ia dihadapkan pada kondisi makro politik dan ekonomi global yang tak menentu, serta warisan pengelolaan negara era Jokowi yang ugal-ugalan, terutama terkait beban fiskal infrastruktur dan proyek IKN.
Jika Prabowo benar-benar memegang teguh syaratnya dan gagal, maka jalan bagi Gibran untuk melenggang sebagai inkumben Wapres akan semakin mulus. Inilah agaknya yang dikhawatirkan ratusan purnawirawan TNI dari tiga angkatan, yang didukung tokoh senior Jenderal (Purn) Try Sutrisno. Pada poin kedelapan pernyataan sikap mereka, para purnawirawan ini mendorong pemakzulan Gibran melalui MPR. Sebuah “operasi intersep”, meminjam istilah sang pembawa acara, untuk memotong laju Gibran, baik melalui mekanisme Pilpres lima tahunan maupun potensi pergantian di tengah jalan jika Prabowo berhalangan tetap.
Kekhawatiran para sesepuh bangsa ini beralasan. Jika kepemimpinan Jokowi saja dinilai meninggalkan banyak pekerjaan rumah, bagaimana nasib negeri ini jika dipimpin oleh figur yang rekam jejak dan kapasitasnya masih terus dipertanyakan?
Pernyataan Prabowo, entah itu basa-basi politik, cermin kerendahan hati, atau manuver taktis, kini menjadi sorotan penuh kekhawatiran. Publik hanya bisa menunggu, apakah skenario 2029 benar-benar akan berjalan sesuai mandat partai, atau justru syarat berat yang ia patok sendiri akan mengubah peta politik secara fundamental. Satu hal yang pasti, panggung politik nasional masih akan terus menyajikan drama yang menegangkan.
